Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Negeri Tanjung Kalimantan Selatan

Kepaniteraan Hukum

Jejak Pendapat

Chat With Operator

  • Operator Layanan
Chat With Operator PN Tanjung
 

FOCUS PENGADILAN NEGERI TANJUNG

INFORMASI TERBARU

ACARA PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS CABANG DHARMAYUKTI KARINI KABUPATEN TANJUNG MASA BHAKTI 2015-2018

Acara yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Tanjung, dihadiri oleh seluruh ibu-ibu anggota Dharmayukti Karini Cabang Tanjung yang berasal dari Pengadilan Negeri Tanjung dan juga Pengadilan Agama.

Sebelum Acara tersebut dimulai  acara diselangi Tausiyah dari Ustazah, kemudian tepat pukul 11.00 wita acara dilanjutkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanjung Bpk, Budiansyah, SH, MH untuk melakukan pengesahan kepengurusan Dharmayukti Karini Cabang Tanjung.

SUSUNAN PENGURUS CABANG DHARMAYUKTI KARINI KABUPATEN TANJUNG MASA BHAKTI 2015-2018

Pelindung

: Ketua Pengadilan Negeri Tanjung

: Ketua Pengadilan Agama Tanjung

Ketua

: Ny. Norhayah Budiansyah

Wakil Ketua

: Ny. Dra. Hj. Raudhatul Jannah Pahrur Raji

 

 

Sekretaris:

: Ny. Hj. Norlaila Jamilah Rifa, ST

Wakil Sekretaris

: Ny. Hj. Rahmaturrabbaniah, SHI

 

: Ny. Misrah

 

 

Bendahara

: Ny. Hj. Helda Noryadie

Wakil Bendahara I

: Ny. Marini Astuti, S.AP

Wakil Bendahara II

: Ny. Amaniah Hasbi.AR

 

 

Seksi Organisasi

 

Ketua

: Ny. Ety Taurusiah Ramadhan

Anggota

: Ny. Heldawati Hapipudin

 

: Ny. Oktaviani Rudiansyah

Seksi Pendidikan

 

Ketua

: Ny. Noorhidayah Junaidi, S.Ag

Anggota

: Ny. Salbiah Saukani

 

: Ny. Dra. Hj.Masdiana Adi Nawar

Seksi Ekonomi

 

Ketua

: Ny. Nurhalidah Muhyar

Anggota

: Ny. Herlina Hanapi

 

: Nn. Ratna

Seksi Sosial Budaya

 

Ketua

: Ny. Dr.Lia Fika Rahmawati Wendy

Anggota

: Ny. Mastaniah Syamsi Bahrun, S.H

 

: Ny. Sliwati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sambutan dari ketua Pengadilan Negeri Tanjung

Acara dilanjutkan dengan sesi Foto-foto

KEGIATAN RUTIN DHARMAYUKTI KARINI CABANG TABALONG

KEGIATAN RUTIN DHARMAYUKTI KARINI CABANG TABALONG

 

PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA (ESELON I. a) DAN PRATAMA (ESELON II. a) PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2016

Jakarta-Humas : Rabu 20 Januari 2016. Berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon 1. a) Dan Pratama (Eselon II. a) Pada Mahkamah Agung RI Tahun 2016. Nomor : 20 – 1/SEK/KU.01/1/2016.

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Mahkamah Agung RI tahun 2016, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2014, tanggal 27 Maret 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut. (ds/humas)

Ketua MA : "Pelajari Kebijakan MA Sebelum Bertindak"

Gambar BeritaMakassar - Humas, Dalam pelaksanaan tugas sebagai hakim dibutuhkan landasan dalam bertindak. Untuk itulah Mahkamah Agung senantiasa melahirkan berbagai kebijakan dan aturan sebagai acuan yang lebih rinci dalam pelaksanaan tugas keseharian para hakim dan.aparatur pengadilan. "Bapak dan ibu panitera harus mempelajari dan memahami apa itu peraturan MA (PERMA), Surat Edaran MA (SEMA), fatwa, Surat Keputusan Ketua MA, dan berbagai aturan internal maupun eksternal MA. Bisa juga yurisprudensi. " hal tersebut disampaikan Ketua MA, Prof. Dr. H.M.Hatta Ali, SH., MH. di hadapan Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, dan Panitera pada 4 lingkungan peradilan wilayah Sulawesi Selatan dan Barat pada Senin,18 Januari 2016 malam di Makassar dalam acara pembinaan administrasi dan tekhnis yudisial.

PENANDATANGANAN PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM

Gambar BeritaJakarta – Humas. Sebagai upaya pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Mahkamah Agung bekerjasama dengan SUSTAIN EU-UNDP melakukan pencanangan serta mendiskusikan implementasi pengembangan Zona Integritas pada Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dibawahnya. Yang diselenggarakan di Hotel Borobudur pada tanggal 19 Januari 2016, dan dibuka oleh Bapak Nurhadi. Dalam sambutannya beliau menyampaikan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sejalan dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2012 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Pemerintah, yang targetnya adalah tiga sasaran hasil utama yaitu: Peningkatan kapasitas akuntabilitas organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan Peningkatan Pelayanan Publik.