Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Negeri Tanjung Kalimantan Selatan

Kepaniteraan Hukum

Jejak Pendapat

Chat With Operator

  • Operator Layanan
Chat With Operator PN Tanjung
 

FOCUS PENGADILAN NEGERI TANJUNG

INFORMASI TERBARU

KEGIATAN RUTIN DHARMAYUKTI KARINI CABANG TABALONG

KEGIATAN RUTIN DHARMAYUKTI KARINI CABANG TABALONG

 

PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA (ESELON I. a) DAN PRATAMA (ESELON II. a) PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2016

Jakarta-Humas : Rabu 20 Januari 2016. Berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon 1. a) Dan Pratama (Eselon II. a) Pada Mahkamah Agung RI Tahun 2016. Nomor : 20 – 1/SEK/KU.01/1/2016.

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Mahkamah Agung RI tahun 2016, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2014, tanggal 27 Maret 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut. (ds/humas)

Ketua MA : "Pelajari Kebijakan MA Sebelum Bertindak"

Gambar BeritaMakassar - Humas, Dalam pelaksanaan tugas sebagai hakim dibutuhkan landasan dalam bertindak. Untuk itulah Mahkamah Agung senantiasa melahirkan berbagai kebijakan dan aturan sebagai acuan yang lebih rinci dalam pelaksanaan tugas keseharian para hakim dan.aparatur pengadilan. "Bapak dan ibu panitera harus mempelajari dan memahami apa itu peraturan MA (PERMA), Surat Edaran MA (SEMA), fatwa, Surat Keputusan Ketua MA, dan berbagai aturan internal maupun eksternal MA. Bisa juga yurisprudensi. " hal tersebut disampaikan Ketua MA, Prof. Dr. H.M.Hatta Ali, SH., MH. di hadapan Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, dan Panitera pada 4 lingkungan peradilan wilayah Sulawesi Selatan dan Barat pada Senin,18 Januari 2016 malam di Makassar dalam acara pembinaan administrasi dan tekhnis yudisial.

PENANDATANGANAN PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM

Gambar BeritaJakarta – Humas. Sebagai upaya pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Mahkamah Agung bekerjasama dengan SUSTAIN EU-UNDP melakukan pencanangan serta mendiskusikan implementasi pengembangan Zona Integritas pada Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dibawahnya. Yang diselenggarakan di Hotel Borobudur pada tanggal 19 Januari 2016, dan dibuka oleh Bapak Nurhadi. Dalam sambutannya beliau menyampaikan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sejalan dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2012 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Pemerintah, yang targetnya adalah tiga sasaran hasil utama yaitu: Peningkatan kapasitas akuntabilitas organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan Peningkatan Pelayanan Publik.

Pelantikan Panitera, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian

Acara Pelantikan Panitera, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepaa Sub Bagian Umum dan Keuangan .

Tanjung - Humas, (30/12) tepat pukul 10.00 wita bertempat di ruang sidang berlangsung acara pengambilan sumpah dan pelantikan Bapak Hasbi. AR  sebagai Panitera, Ibu Sliwati sebagai Sekretaris, Bapak Hapipudin sebagai Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Bapak Hanapi sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dan Ibu Nur Ayu Anita,SE  sebagai Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan yang dilantik langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Bapak Budiansyah, SH, MH. dan dihadiri oleh seluruh Hakim, pegawai dan tenaga kontrak.